PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI: SINERGITAS UNTUK ANTISIPASI BONUS DEMOGRAFI
Overview Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dimaknai sebagai salah satu tonggak utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena telah mengobarkan semangat persatuan dan kebangsaan melawan kolonialisme Belanda saat itu. Setelah 82 tahun, pada 2020, sekarang generasi muda harus memiliki semangat yang jauh lebih besar dan lebih baik daripada pendahulu kita karena tantangan di abad ke-21 jauh lebih kompleks.
Terlebih saat mengingat bahwa negara ini sedang menuju fenomena yang bisa jadi ‘pedang bermata dua’ yakni bonus demografi dengan puncaknya diperkirakan pada tahun 2030 mendatang. Inilah mengapa pembangunan kepemudaan (youth development) menjadi sektor yang harus digarap secara serius oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan didukung penuh oleh pihak lainnya seperti sektor swasta, dunia akademik, organisasi non-pemerintah, kalangan profesional, hingga filantropi.
Pembangunan Kepemudaan
Pembangunan kepemudaan mencakup banyak sekali bidang dan sektor sehingga memerlukan sinergitas yang baik dan konsisten didalamnya. Salahsatunya adalah dengan kementerian luar negeri yang utamanya mengurusi kebijakan luar negeri (international affairs) dimana generasi muda saat ini harus meningkatkan daya saingnya secara internasional sesuai dengan tuntutan zaman sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM), yang seringkali disebut human capital, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia terlebih negara-negara tetangga yang sudah lebih maju. Diplomasi menjadi kata kunci paling berpengaruh dalam koneksi pembangunan kepemudaan dan kebijakan luar negeri terkait dengan people-to-people relations dan socio-cultural diplomacy.
Generasi muda Indonesia kini relatif telah memiliki wawasan yang lebih luas dari sebelumnya terutama berkat kemajuan teknologi komunikasi dan media sosial sehingga arus informasi terjadi begitu masif terutama bagi pemuda yang pandai memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa dan negara yakni mengharumkannya di dunia internasional melalui pencapaian dan prestasi.
Pun, bahwa hubungan internasional kontemporer tidak lagi dominan bergantung pada aktor negara (pemerintah) dan pelaku ekonomi saja melainkan sudah terdiversifikasi pula kepada masyarakat sipil yang terdiri dari banyak bidang dan profesi termasuk kalangan pemuda yang kini semakin berperan dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.
Fenomena Bonus Demografi Indonesia Tahun 2030
Fenomena bonus demografi dimana jumlah populasi muda Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang sesungguhnya adalah kesempatan emas untuk mengantarkan ibu pertiwi menuju negara maju, makmur, dan sejahtera pada 2045 mendatang yaitu saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan. Tetapi jika disia-siakan, maka bonus demografi justru akan menjadi sumber malapetaka besar bagi bangsa dan negara karena akan menimbulkan masalah fundamental seperti pengangguran, kriminalitas, dan kerawanan sosial yang berujung pada instabilitas nasional.
Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang matang dan tepat untuk mengantisipasi fenomena ‘pedang bermata dua’ ini terlebih bahwa pembangunan kepemudaan sangat belum digarap serius oleh pemerintah dan aktor lainnya. Bahkan, jika dievaluasi dari implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka hingga saat ini dapat dikatakan rapornya masihlah merah.
Kerangka Kebijakan Yang Bersifat Youth Friendly
Lebih dari itu, salah satu solusi yang harus digencarkan saat ini ialah menciptakan kerangka kebijakan luar negeri yang bersifat ‘youth-friendly’ yakni mengedepankan strategi diplomasi khusus yang berbasiskan kepemudaan terutama pada bidang-bidang yang selama ini pemuda banyak terlibat didalamnya seperti pendidikan / penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi, pertukaran kebudayaan, hubungan sosial, hingga pariwisata.
Kementerian Luar Negeri diharapkan mampu berkoordinasi dengan kementerian / lembaga negara lainnya untuk menciptakan payung besar kebijakan yang komprehensif terkait dengan bidang-bidang tersebut sehingga generasi muda yang akan berkiprah di dunia internasional mampu merasakan kehadiran dan dukungan negara dalam aktivitasnya.
Investasi dalam kepemudaan (Investing in Youth) yang sudah sangat eksplisit banyak disebutkan di dalam dokumen resmi kebijakan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) seharusnya juga diintegrasikan kedalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini terkait erat dengan penciptaan dan perluasan lapangan kerja bagi pemuda (youth employment) secara perspektif ekonomi dan juga pemberdayaan pemuda (youth empowerment) secara perspektif sosial-budaya.
Untuk itulah, terobosan kebijakan luar negeri sangatlah diperlukan untuk membantu akselerasi pembangunan kepemudaan dalam rangka menyongsong bonus demografi Indonesia. Strategi diplomasi yang lebih spesifik tentang kepemudaan dan bonus demografi diharapkan mampu mengangkat posisi daya tawar dan daya saing Indonesia di dunia internasional.
Semangat hari Sumpah Pemuda yang menjunjung tinggi nasionalisme yakni bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu tentu tidak hanya dari satu pihak saja (dalam negeri) tetapi juga membutuhkan dukungan pihak luar (dunia internasional) untuk pengakuan. Pada abad ke-21 ini, jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia pun harus dilengkapi oleh dukungan internasional agar mampu menjawab tantangan global yang lebih kompleks dan multidimensional.
Penulis: Steve Harison
Instagram: Steve Harison
Posting Komentar untuk "PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI: SINERGITAS UNTUK ANTISIPASI BONUS DEMOGRAFI"