Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI COVID19: ESENSI BALI DEMOCRACY FORUM (BDF) KE-13

    

Bali Democracy Forum Indonesia


    Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia juga merupakan salahsatu negara multikultural terkaya di dunia dan sekaligus negara muslim terbesar di dunia. Lebih dari itu, Indonesia memiliki filosofi fundamental yang menjadi pilar utama Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila dimana demokrasi yang termaktub dalam sila ke-4 telah terjamin secara konstitusional. 

Begitupun dengan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas aktif dimana Indonesia mampu menyeimbangkan posisinya dalam kontestasi politik global. Hal-hal tersebut menjadi modal yang paling potensial bagi Indonesia untuk mengembangkan demokrasi yang sangat khas sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air seraya tetap mengikuti prinsip dan nilai-nilai universal yang berlaku global. 


Bali Democracy Forum ke 13 tahun 2020

Bali Democracy Forum yang ke-13 pada tahun 2020 ini, berdasarkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno L.P. Marsudi, adalah pertemuan resmi pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri saat pandemi dengan mengadopsi hybrid presence dimana hanya kalangan terbatas yang hadir secara fisik di Nusa Dua, Bali yang tentunya menjalankan protokol kesehatan sangat ketat dan juga kehadiran virtual melalui aplikasi pertemuan daring dan livestreaming melalui kanal media sosial dengan total mencapai lebih dari 500 orang dari puluhan negara di berbagai kawasan dunia. 

Sebelumnya, seperti biasa, BDF ke-13 ini diawali oleh terselenggaranya Bali Democracy Students Conference (BDSC) dan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) untuk menjaring aspirasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya sekaligus menjalankan prinsip inklusivitas demokrasi.  


Pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia  tentang demokrasi di era covid-19

Menteri Luar Negeri Indonesia

Menlu Retno menyatakan bahwa demokrasi dalam kondisi pandemi covid19 menjadi salahsatu ujian terberat pada abad ke-21 ini bagi banyak negara di seluruh dunia terlebih dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang wajib memprioritaskan keselamatan umat manusia dari segi kesehatan. Beliau juga menekankan bahwa karena tidak ada satupun negara yang mampu menyelesaikan permasalahan virus covid19 ini sendirian maka diperlukan kerangka kerjasama multilateral yang lebih kuat dan erat. 

Indonesia sendiri berupaya keras untuk aktif didalam hal tersebut baik melalui kerjasama secara multilateral dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Kelompok 20 (G20) maupun secara bilateral dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Inggris, Jepang, dan negara-negara lainnya. 


Pemaparan Delegasi Negara yang berpartisipasi pada Bali Democracy Forum ke 13 tahun 2020

Partisipasi Negara Sahabat di Bali Democracy 2020


Berikut beberapa intisari dari sejumlah pemaparan dari perwakilan negara-negara yang berpartisipasi dalam BDF ke-13 ini:

Negara Persemakuran Selandia Baru menekankan tentang keterlibatan masyarakat adat dalam demokrasi dan pembangunan sehingga prinsip SDGs Leave No One Behind tercapai.

Kerajaan Spanyol menjelaskan tentang dibutuhkannya strategi baru untuk mencapai konsensus di tengah pandemi covid19 mengingat demokrasi dalam kondisi darurat belumlah jelas. Selain itu, mempertahankan hak atas informasi, melawan ujaran kebencian dan menghadang misinformasi.

Kerajaan Thailand mengungkapkan bahwa demokrasi dalam kondisi pandemi covid19 harus dapat memfasilitasi terwujudnya akses kesehatan bagi semua orang (healthcare access for all), melindungi masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi pada saat yang bersamaan.

Republik Ekuador menyatakan bahwa terjadinya peningkatan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sehingga membutuhkan pengelolaan kebijakan secara lebih baik dan matang dalam koridor demokrasi. Di samping itu, harus ada kontrol kekuasaan yang lebih efektif dalam kondisi darurat seperti sekarang ini sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.

Republik Filipina memfokuskan pada penghindaran praktik-praktik korupsi di tengah situasi pandemi covid19 dan meminimalisasi dampak politik yang eksesif serta menjaga kepercayaan publik dalam waktu yang bersamaan. Lebih jauh yakni tentang transformasi demokrasi digital yang harus lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekretariat ASEAN yang diwakili langsung oleh Sekretaris Jenderal ASEAN menekankan pada pentingnya kerjasama regional untuk menyediakan bantuan, pertolongan, dan kontribusi lainnya untuk sesama negara anggota ASEAN. Selain itu juga mengantisipasi terjadinya perlambatan proses integrasi kawasan akibat dampak pandemi covid19 terutama pada aspek hubungan antar manusia (people to people relations) dan pariwisata dan kebudayaan. 

Kedutaan Besar Kerajaan Inggris di Jakarta yang diwakili oleh Duta Besar menyatakan bahwa nilai-nilai khas Indonesia seperti saling tolong-menolong dan solidaritas sosial melalui gotong-royong adalah teladan yang patut ditiru oleh banyak bangsa di dunia untuk menghadapi dampak pandemi covid19 di masyarakat.

Komisi Uni Eropa yang diwakili oleh Wakil Presiden bidang demokrasi dan demografi menjelaskan bahwa tantangan demografi harus diselesaikan secara bijak dan hati-hati mengingat dampak langsungnya bagi kehidupan manusia. Hal tersebut menjadi salahsatu faktor kunci bagi perumusan kebijakan terutama dalam situasi pandemi global saat ini. Oleh sebab itu, kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up sangatlah kritis untuk menyempurnakan pelaksanaan demokrasi terutama dalam dimensi partisipasi publik.

Republik Korea (Korea Selatan) menekankan aspek suara masyarakat sipil yang harus didengar oleh pemerintah dan masyarakat yang dimana termasuk dalam mengelola daya tahan demokrasi dalam situasi pandemi covid19 sehingga tetap menguntungkan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang transparan, terbuka, dan akuntabel.

Federasi Rusia menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh mengesampingkan aspek peningkatan ketersediaan sumber daya strategis terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi situasi pandemi covid19. 


Kesimpulan dari Event Bali Democracy Forum ke 13

Kesimpulannya, Bali Democracy Forum ke-13 yang bertemakan demokrasi dan pandemi Covid19 adalah kesempatan emas bagi setiap negara untuk mengeratkan kerjasama dan kemitraan di tingkat bilateral dan multilateral, regional dan global untuk bersama menghadapi dampak pandemi sehingga krisis dunia terburuk abad ke-21ini dapat terlewati lebih cepat dan kembali memacu tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 mendatang.


Ditulis oleh:

Stevie Leonard Harison, S. Sos

Founder Inspirator Muda Nusantara

Partisipan BDF ke-13 



Hubunganinternasional.com
Hubunganinternasional.com Website yang Berisi tentang informasi yang berkaitan dengan disiplin keilmuan hubungan internasional, isu internasional, dan sharing knowledge segala hal yang berhubungan dengan Hubungan Internasional. Fokus utama website ini adalah pembahasan mengenai (Diplomasi, Diplomasi Publik, Gastrodiplomasi, Diaspora, Magang dan Kerja di INGO tetapi tidak menutup kemungkinan fokus hubungan internasional lain juga dapat dibahas pada website ini) Kami juga menerima tulisan atau Opini dari kalian dan apabila ada yang ingin menjadi Kontributor untuk website ini, Silahkan menghubungi admin website ini. Terimakasih

Posting Komentar untuk "DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI COVID19: ESENSI BALI DEMOCRACY FORUM (BDF) KE-13"

https://horsebackcastle.com/xyzdbz9kpe?key=ba43a9e9996954ec38ce7ba5202d07a9